PENYANDANG DISABILITAS INGINKAN KETEGASAN PEKERJAAN

    Jakarta, 1/5 (ANTARA) –  Slamet Thohari peneliti di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Brawijaya  mengatakan pemerintah perlu bertindak tegas dengan memberikan sanksi bagi perusahaan atau instansi kerja yang belum menyediakan kuota satu persen bagi penyandang disabilitas.

     “Satu penyandang diabilitas dari 100 pekerja itu perlu ditegaskan di perusahaan dan yang melanggar perlu diberi punishment agar kesetaraan hak antara kaum disabilitas dan kaum lainnya benar-benar terjadi,” saat di  hubungi di Jakarta, Selasa.

    Slamet, yang mengalami polio dan harus menggunakan tongkat atau kursi roda sejak umur dua tahun, mengatakan pemerintah perlu memperhatikan penyediaan akses pendidikan yang memadai dan setara  untuk mendukung perkembangan potensi penyandang disabilitas.

   Menurut Slamet pemisahan sekolah untuk penyandang disabilitas harus dihapus.

   “Di sekolah umum orang yang normal dapat pendidikan bahasa inggris biologi dll, sedangkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) penyandang disabilitas kurang mendapat pelajaran seperti itu,” katanya.

   Saat ini terdapat 7,5 juta penyandang disabilitas diIndonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan perusahaan penyedia lapangan kerja  harus memenuhi kuota satu persen bagi tenaga kerja penyandang cacat

     Pengamat Ketenagakerjaan Laila Nagib mengatakan jika ada perusahaan yang masih belum menyediakan satu persen dari kuota posisi kerja, perusahaan itu harus diberi sanksi.

   “Tanpa sanksi akan ompong Undang-Undang itu. Para penyandang disabilitas dan pembela penyandang disabilitas bisa menuntut pemerintah untuk memberi sanksi pada persahaan yang melanggar,” ujarnya.

    Laila menambahkan, selain penyediaan lapangan pekerjaan, pemerintah juga perlu memerhatikan pemberdayaan potensi penyandang disabilitas sehingga mereka bisa bersaing dengan tenaga kerja lainnya.

  Indonesiatelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 2011. Oleh karena itu,Indonesiamemiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi.

   “Searah dengan ratifikasi itu tentang penyandang disabilitas itu, pemberdayaan mereka agar menjadi tenaga terlatih merupakan poin penting, agar pencari kerja bisa menyerap penyandang disabilitas,” katanya.

   Selain itu pemberdayaan dengan adanya pelatihan dan pendidikan penting agar mencegah para penyandang disabilitas dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

   “Penyandang disabilitas datang dari kaum yang tidak beruntung, pemerintah harus mengawasi  dan memeberdayakan mereka agar tidak dimanfaatkan untuk jadi anak jalanan, pengamen dan lain –lain,” ujarnya. (T.Indra/



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s